photo mantap_zps14c0fdca.gif
 photo cat_zpsf3decb7f.gif

Pages

 photo daftar_zps8048412d.png  photo deposit1_zps209127ba.png  photo withdraw1_zps4c103b1b.png

Sabtu, 09 Agustus 2014

YARIS MENGGUNGKAPKAN GOLKAR SEKRANG LEBIH KEJAM DARI JAMAN ERA SOERHARTO



Agen judi terbaik- Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai mengatakan kepemimpinan partainya saat ini lebih kejam dari rezim era orde baru karena telah melakukan pemecatan kader secara sewenang-wenang.

Cara tersebut dianggap bertentangan dengan orientasi partai yang menjunjung sikap demokratis.

"Kita melihat harus ada mekanismenya dan ada parameter yang perubahan atau pemecatan. Kalau kita bicara keputusan DPP yang diambil pra dan paska Pilpres ini. Ini menunjukkan bahwa DPP dalam tanda kutip sekelompok kecil yang ada di DPP itu telah membawa partai ke dalam satu sistem yang otoriter lebih kejam daripada Golkar era Pak Harto (Soeharto).

Menurut Yoris, paradigma Golkar itu sudah diperbaharui setelah dilaksanakannya Mubes pada 1999. Dimana selepas rezim orde baru itu partai berlambang pohon beringin ini berorientasi pada pemikiran yang demokratis, modern, dan juga pluralis serta menjunjung tinggi hak menyatakan pendapat. "Dan pemecatan tiga kader itu sangat fatal sekali.

Lebih jauh, Yoris juga mendapat kabar bakal ada pemecatan sejumlah kader Golkar menyusul tiga orang yang dipecat lantaran tidak sejalan dengan keputusan partai yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Adapun, enam kader lainnya yang ditenggarai dipecat itu lantaran kritis saat dilakukannya rapat pleno. "Kalau kita ngomong di pleno saja tidak boleh ini partai apa, kecuali partai komunis, kecuali partai modern.

Ia pun mengaku akan tetap kritis terhadap kebijakan di Golkar sebagai bentuk upaya penyelematan partai yang telah keluar dari orientasi tadi. Bahkan, bersama rekan partai yang sejalan dan Ormas sayap juga telah melakukan konsolidasi pada 2 Mei lalu untuk menyikapi persoalan ini untuk mempersiapkan diri di 2019.

"Dan kita meminta untuk dilakukan Munas sesuai AD/ART. Dan Munas itu kewajiban DPP untuk melaksanakan, dan tidak perlu ada persetujuan dari DPD 1 atau dari DPD 2 atau dari Ormas karena itu ritual lima tahunan dan kewajiban, kalau kita butuh persetejuan itu dasarnya apa, kecuali kita lakukan munaslub.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar